:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/KOLABORASI-ATASI-KEMISKINAN.jpg)
Opini Rakyat - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menyoroti perbedaan persoalan kemiskinan di perkotaan dan pedesaan yang membutuhkan pendekatan berbeda.
Pengentasan kemiskinan dinilai tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi juga perlu menyentuh persoalan kepemilikan aset serta keterbatasan akses masyarakat terhadap berbagai peluang ekonomi.
Hal tersebut menjadi salah satu pokok yang disampaikan Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko dalam Formasa Fest #1 di Auditorium Pegadaian Gading Surakarta, Jalan Brigjen Sudiarto, Joyosuran, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (24/10/2026).
Di hadapan perwakilan 67 organisasi kemasyarakatan (ormas), Budiman juga menekankan pentingnya keterlibatan organisasi masyarakat dalam membantu pemerintah memahami persoalan warga hingga tingkat akar rumput.
“BP Taskin harus hadir di daerah-daerah. Bukan hanya dengan pemerintah, tetapi yang terutama juga dengan masyarakat,” ujar Budiman dalam siaran pers yang diterima Opini Rakyat, Minggu (25/10/2026).
Ia menyambut baik keberadaan Forum Masyarakat Solo (Formasa) sebagai wadah koordinasi berbagai elemen masyarakat.
Menurutnya, jejaring ormas dapat membantu pemerintah menjangkau warga, mengenali kebutuhan kelompok rentan, serta memperoleh gambaran mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Budiman menggambarkan Solo sebagai kota dengan dinamika yang sensitif dalam berbagai aspek, mulai dari masyarakat sipil, kebudayaan, hingga politik.
Kondisi tersebut membuat komunikasi lintas organisasi menjadi penting untuk memahami perubahan sosial sekaligus merespons persoalan masyarakat secara tepat.
Karena itu, pertemuan dan dialog rutin antara pemerintah, ormas, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) diperlukan agar aspirasi warga dapat teridentifikasi lebih awal dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.
Budiman menjelaskan bahwa kemiskinan sering kali dipahami sebatas kekurangan uang tunai atau cash.
Dalam pendekatan tersebut, bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan sosial (bansos) menjadi instrumen untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.
Namun, menurutnya, persoalan kemiskinan juga berkaitan dengan kepemilikan aset serta akses terhadap sumber daya yang dapat meningkatkan kesejahteraan.
Masyarakat pedesaan, misalnya, dapat memiliki tanah atau sumber daya produktif lainnya, tetapi menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, informasi, pasar, dan peluang usaha.
Akibatnya, aset yang dimiliki belum tentu dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan.
Sebaliknya, sebagian masyarakat perkotaan menghadapi persoalan keterbatasan aset, seperti rumah, tanah, modal usaha, maupun sumber daya produktif lainnya.
Kedekatan dengan pusat kegiatan ekonomi pun tidak serta-merta membuat seluruh warga memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf hidup.
Perbedaan karakteristik itu membuat penanganan kemiskinan perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Bagi masyarakat desa, pembukaan akses terhadap pasar, pendidikan, informasi, dan pengembangan usaha menjadi penting. Sementara, bagi warga perkotaan, ketersediaan hunian layak, kesempatan kerja, serta akses terhadap sumber daya ekonomi perlu mendapat perhatian.
Budiman juga menyinggung kemungkinan pemanfaatan tanah milik badan usaha milik negara (BUMN) yang belum digunakan secara optimal, termasuk lahan di sekitar bantaran rel kereta api, untuk mendukung penyediaan rumah susun bagi masyarakat perkotaan.
Gagasan tersebut sejalan dengan upaya Presiden Prabowo Subianto memperluas akses hunian bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang menghadapi keterbatasan kepemilikan aset.
Meski demikian, pemanfaatan lahan untuk hunian rakyat tetap memerlukan kajian terkait status dan peruntukan tanah, keselamatan, tata ruang, kelayakan pembangunan, serta mekanisme pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain hunian, Budiman turut menyoroti akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, termasuk pendidikan tinggi negeri gratis dan program sekolah rakyat bagi masyarakat miskin ekstrem.
Pendidikan dinilai menjadi salah satu jalan untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta peluang ekonomi.
Dengan akses pendidikan yang lebih baik, anak-anak dari keluarga kurang mampu diharapkan memiliki kesempatan meningkatkan taraf hidup sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mengatakan, komunikasi dan kerja sama antarormas merupakan modal penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial maupun lingkungan.
Astrid menilai perkembangan Formasa yang kini menaungi lebih dari 60 organisasi menunjukkan bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan ketika dibangun melalui kebersamaan.
“Persoalan sosial ataupun lingkungan bisa kita selesaikan bersama-sama dan secara kompak,” ujarnya.
Astrid menambahkan, Pemerintah Kota Surakarta membuka ruang kolaborasi bagi ormas dalam pelayanan publik, kegiatan sosial, dan pembangunan daerah.
Keterlibatan tersebut diharapkan membuat manfaat program pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat penyelesaian persoalan di tingkat lokal sekaligus mendorong partisipasi warga dalam pembangunan kota.
Sekretaris Jenderal Lintas Formas Surakarta Yoyok Hartoyo menyebut Formasa Fest #1 diikuti sekitar 460 peserta yang mewakili 67 ormas. Jumlah ini belum mencakup ribuan anggota yang tergabung dalam masing-masing organisasi.
Yoyok berharap, besarnya jaringan organisasi masyarakat di Solo dapat menjadi kekuatan untuk mendukung program pemerintah, termasuk upaya pengentasan kemiskinan melalui kolaborasi dengan BP Taskin.
Melalui Formasa Fest #1, jejaring organisasi masyarakat di Solo diharapkan semakin solid dalam membangun komunikasi lintas organisasi sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah.
“Target kami ingin menunjukkan bahwa ormas di Solo bisa guyub, rukun, dan bersama-sama membangun kota serta mengawal program-program Pemerintah Kota Surakarta,” kata Yoyok.
Sumber: Tribunnews