Opini Rakyat - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah kembali memantik polemik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai Jakarta belum membutuhkan utang baru karena kas daerah dinilai masih kuat. Namun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung justru bergeming.
Pramono mengakui Jakarta memiliki uang. Namun, menurut dia, besarnya kebutuhan pembangunan ibu kota membuat tambahan sumber pembiayaan tetap diperlukan.
"Pak Purbaya menyampaikan bahwa duit DKI banyak. Kan kami juga disuruh bangun yang banyak juga. Dan untuk bangun itu kan perlu duit," kata Pramono.
Pernyataan itu sekaligus menjadi jawaban Pramono terhadap pandangan Purbaya yang meminta pemerintah daerah tidak terburu-buru mencari pembiayaan melalui obligasi.
Purbaya: Kalau Uang Banyak, Buat Apa Ngutang?
Purbaya sebelumnya mempertanyakan urgensi penerbitan obligasi apabila kas pemerintah daerah masih tersedia dalam jumlah besar.
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya mengoptimalkan dana yang dimiliki sebelum mencari sumber pembiayaan baru melalui utang.
"Ya nggak apa-apa kalau mau terbitin, terbitin aja. Kan itu Pemda punya ini sendiri. Cuma kalau saya pikir ya, pandangan saya aja ya, kalau uangnya kebanyakan, buat apa ngutang?" ujar Purbaya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
Meski mengkritisi rencana tersebut, Purbaya tetap mengakui Pemprov DKI memiliki kewenangan untuk menerbitkan obligasi apabila menilai instrumen itu memang diperlukan.
Di sisi lain, Pramono berpandangan besarnya kas daerah tidak bisa dijadikan satu-satunya dasar untuk menilai kebutuhan pembiayaan Jakarta. Menurut dia, skala pembangunan yang harus dikerjakan membutuhkan ruang fiskal yang lebih besar.
Sikap Pramono bahkan terbilang tegas. Ia menyatakan tetap mendengarkan masukan pemerintah pusat, tetapi tidak menjadikan kritik Purbaya sebagai alasan untuk menghentikan rencana penerbitan obligasi.
"Tanggapan saya, saya kalau sama Pak Purbaya tanggapannya apa pun saya akan dengarkan dan ikuti. Tapi saya tetap akan ajukan," ujar Pramono.
Obligasi daerah disiapkan Pemprov DKI sebagai salah satu opsi pembiayaan untuk sejumlah proyek pembangunan. Salah satu proyek yang dikaitkan dengan rencana tersebut ialah kelanjutan pembangunan LRT Jakarta dari Manggarai menuju Dukuh Atas.
Selain transportasi, kebutuhan pembiayaan juga diarahkan untuk pembangunan di sektor kesehatan dan sosial
Sumber: monitorIndonesia