
Sejumlah negara menggratiskan pembalut demi meringankan beban perempuan. Di Indonesia, produk menstruasi masih dikenai PPN 12 persen.
Sejumlah negara mulai mengambil langkah untuk memastikan perempuan bisa mendapatkan produk menstruasi tanpa harus mengeluarkan uang.
Skotlandia menjadi salah satu pelopor dengan kebijakan pembalut dan tampon gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, di Indonesia, pembalut yang dijual di pasaran masih dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Perbedaan kebijakan ini menarik perhatian karena produk menstruasi merupakan kebutuhan rutin yang harus dipenuhi perempuan setiap bulan.
Bagi sebagian keluarga, pengeluaran untuk membeli pembalut juga menjadi bagian dari biaya rumah tangga yang tidak bisa dihindari.
Di sejumlah negara, pemerintah berupaya mengurangi beban tersebut melalui berbagai cara.
Ada yang menyediakan pembalut gratis di sekolah dan fasilitas umum, ada pula yang memberikan dukungan biaya untuk produk menstruasi tertentu.
Skotlandia termasuk negara yang mengambil langkah luas dalam memperluas akses produk menstruasi.
Melalui Period Products (Free Provision) (Scotland) Act 2021, pemerintah menjamin ketersediaan produk menstruasi gratis bagi siapa saja yang membutuhkannya.
Kebijakan yang berlaku sejak Agustus 2022 itu mewajibkan pemerintah daerah dan penyelenggara pendidikan menyediakan akses terhadap produk menstruasi.
Pembalut dan tampon dapat diperoleh melalui berbagai fasilitas, termasuk sekolah, perguruan tinggi, perpustakaan, dan pusat komunitas.
Langkah tersebut bertujuan menghilangkan hambatan biaya agar kebutuhan menstruasi tidak menghalangi perempuan mengikuti pendidikan maupun menjalankan aktivitas sehari-hari.